Musim Merah Cabai dan Negara yang Datang Terlambat
Pagi itu, di sebuah desa di lereng Gunung Kelud, Jawa Timur, Pak Kanitro berdiri memandangi ladang cabainya yang memerah. Panen tahun ini melimpah. Harga pasar bersahabat. Utang pupuk lunas. Anak sulungnya kembali membicarakan rencana kuliah. Malam harinya, desa menggelar syukuran sederhana—tumpeng, sambal segar, dan tawa yang jarang terdengar sepanjang musim tanam.
Dalam cerita ini, pertanian bekerja sebagaimana mestinya: kerja keras dibalas kesejahteraan, dan desa menemukan kembali harga dirinya.
Tapi cerita itu hanyalah fiktif belaka.
Bagi sebagian besar petani cabai di Indonesia, panen raya bukan akhir dari penderitaan, melainkan babak baru ketidakpastian. Produksi yang melimpah sering berujung pada harga yang runtuh. Sebaliknya, saat harga melonjak, petani telah lebih dulu menjual hasilnya dengan harga murah. Di antara dua kondisi itu, petani hampir selalu berada di posisi kalah.
Masalah bermula sejak masa tanam.
Biaya produksi terus meningkat, terutama pupuk dan sarana produksi lainnya. Kebijakan subsidi pupuk yang digembar-gemborkan sebagai penopang petani kecil kerap tersendat di lapangan—baik karena distribusi yang tak merata, kualitas yang diragukan, maupun mekanisme penyaluran yang menyulitkan. Dalam situasi demikian, petani terpaksa mencari alternatif mahal demi menjaga tanaman tetap hidup.
Pendampingan teknis pun belum menjadi kekuatan utama kebijakan pertanian kita. Penyuluhan lapangan masih minim, padahal negara berkali-kali menegaskan pentingnya modernisasi pertanian dan penggunaan teknologi. Akibatnya, petani bertani berdasarkan pengalaman turun-temurun dan informasi parsial, bukan dukungan pengetahuan yang terstruktur. Risiko gagal panen sepenuhnya ditanggung sendiri.
Namun persoalan paling mendasar justru muncul setelah panen, saat hasil kerja keras petani bertemu pasar. Negara cenderung membiarkan mekanisme harga bekerja tanpa perlindungan memadai. Tidak ada kepastian harga dasar yang benar-benar menjadi pegangan petani. Ketika pasokan melimpah, harga jatuh bebas. Ketika harga naik, keuntungan berpindah tangan di sepanjang rantai distribusi. Petani, lagi-lagi, hanya menjadi penonton.
Situasi ini bertolak belakang dengan narasi besar ketahanan pangan yang kerap dikumandangkan pemerintah. Dalam berbagai dokumen kebijakan—dari rencana pembangunan jangka menengah hingga pidato kenegaraan—pertanian selalu disebut sebagai sektor strategis. Namun strategi sering berhenti pada target produksi, bukan kesejahteraan produsen. Negara sibuk menghitung tonase, tetapi abai menghitung ketahanan hidup petaninya.
Dampak sosial dari kebijakan yang timpang ini nyata.
Generasi muda enggan melanjutkan usaha tani karena melihatnya sebagai jalan hidup yang penuh risiko tanpa perlindungan. Desa-desa pertanian perlahan kehilangan tenaga produktifnya, sementara negara terus berharap pada swasembada.
Padahal arah kebijakan sebenarnya sudah tersedia. Pemerintah memiliki kewenangan untuk memastikan subsidi pupuk yang berkualitas dan tepat sasaran. Negara juga dapat memperkuat penyuluhan dengan pendekatan digital dan lapangan yang konsisten, sebagaimana sering disebut dalam agenda transformasi pertanian. Pengawasan terhadap peredaran sarana produksi dapat diperketat demi keselamatan petani dan keberlanjutan lahan. Yang terpenting, kebijakan harga dasar—yang selama ini lebih banyak menjadi wacana—perlu ditegakkan sebagai jaring pengaman nyata.
Momentum politik harus menjadi titik balik.
Bukan sekadar panggung janji. Setiap kali musim kampanye tiba, petani kembali menjadi simbol dan jargon. Namun setelah pemilu usai, ladang kembali sunyi dari perhatian. Negara datang saat pidato, pergi saat panen.
Cerita Pak Kanitro mungkin rekaan.
Tetapi kegagalannya menjadi kenyataan adalah cermin dari kebijakan yang belum berpihak. Jika negara terus datang terlambat—hadir setelah harga naik, absen saat harga jatuh—maka kita bukan hanya mempertaruhkan nasib petani, melainkan masa depan pangan itu sendiri.
Pada akhirnya, pertanyaannya sederhana: apakah kita ingin pertanian terus hidup sebagai slogan, atau sebagai sumber kesejahteraan yang nyata? Sebab tanpa petani yang dilindungi, musim merah cabai akan selalu berakhir dengan cerita yang sama—bukan pesta panen, melainkan sunyi yang ditinggalkan harapan. Asyeeik Slebeww...